Materi pernikahan dini meliputi definisi (pernikahan sebelum usia 19 tahun), penyebab (faktor sosial, ekonomi, budaya, dan ketidaksetaraan gender), dampak buruk (risiko kesehatan fisik seperti osteoporosis dan stunting pada bayi, masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan, serta peningkatan risiko kekerasan dalam rumah tangga), serta pencegahan dan penanganannya, yang mencakup edukasi pernikahan yang sehat, dukungan pendidikan 12 tahun, peran orang tua yang aktif, serta penegakan hukum dan perlindungan hak anak. 

Berikut adalah penjabaran lebih lanjut mengenai materi pernikahan dini:

1. Definisi Pernikahan Dini

Berdasarkan Hukum Indonesia:

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. 

Menurut Organisasi Internasional:

UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak resmi. 

2. Penyebab Pernikahan Dini

Faktor Sosial dan Budaya:

Tradisi dan norma sosial di masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. 

Ketidaksetaraan Gender:

Praktik pernikahan dini sering kali berdampak tidak proporsional pada anak perempuan, yang menyebabkan keterbatasan dalam menyuarakan pendapat dan hak. 

Kondisi Ekonomi:

Pernikahan dini dapat didorong oleh faktor ekonomi, seperti mahar atau biaya hidup yang lebih ringan. 

Paksaan Orang Tua:

Terkadang, pernikahan dini terjadi karena adanya paksaan dari pihak orang tua untuk menikahkan anak mereka. 

3. Dampak Buruk Pernikahan Dini

Dampak Kesehatan Fisik:

Bagi Perempuan: Peningkatan risiko kematian ibu saat melahirkan, osteoporosis, kanker mulut rahim, dan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) atau stunting. 

Bagi Bayi: Risiko bayi lahir stunting karena ibu yang belum siap secara fisik dan gizi. 

Dampak Psikologis:

Anak perempuan rentan mengalami kecemasan, depresi, dan bahkan keinginan untuk bunuh diri karena belum matang secara mental dan psikologis untuk menjalankan peran sebagai istri dan ibu. 

Minimnya Kesiapan Mental: Ketidakmampuan menghadapi pasang surut rumah tangga menyebabkan ketidakharmonisan, yang berujung pada tingginya angka perceraian. 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):

Pasangan yang menikah dini, terutama perempuan, rentan menjadi korban kekerasan karena keterbatasan kapasitas untuk menegosiasikan keinginan dan menegaskan hak-haknya. 

4. Pencegahan dan Penanganan

Peningkatan Pendidikan:

Mengedukasi anak tentang kesehatan reproduksi dan manfaat pendidikan 12 tahun dapat membantu mereka memahami dampak pernikahan dini. 

Peran Aktif Orang Tua:

Orang tua harus membekali anak dengan pendidikan karakter, agama, dan pengawasan yang tepat agar terhindar dari pernikahan dini. 

Penegakan Hukum:

Memastikan batas usia pernikahan yang diatur dalam undang-undang ditegakkan untuk melindungi hak-hak anak. 

Pemberdayaan Anak Perempuan:

Memberikan ruang bagi anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang tanpa terbebani oleh tanggung jawab pernikahan dini, seperti pendidikan dan pengembangan diri.